Logo Lawyers Bali

Layanan Hukum

Tim Pengacara Bali Law Firm Mr. B & Partners Berkomitmen Untuk Memberikan Solusi Hukum Terbaik Bagi Klien

Layanan Hukum Law Firm Mr. B & Partners

Layanan hukum kami bukan hanya tentang menghadapi tantangan, tetapi juga memahami bahwa setiap langkah adalah langkah menuju keadilan yang lebih tinggi.

Setiap kasus adalah cerita unik, dan kami adalah pendengar yang penuh perhatian. Kami berdiri di sisi Anda, sebagai mitra yang paham bahwa keadilan memerlukan upaya dan dedikasi. Kami tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada perjalanan yang Anda tempuh untuk mencapai tujuan hukum Anda.

 

Hukum adalah dasar yang kuat bagi masyarakat yang adil. Di Bali, kami tidak hanya mewarisi keindahan alamnya, tetapi juga semangat keadilan yang mendalam. Kami berkomitmen untuk menjadikan setiap langkah menuju keadilan sebagai bagian dari warisan yang kami tinggalkan. Bersama, kita menciptakan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah hukum dan keadilan di Bali.

01

Layanan Hukum Administrasi

layanan hukum

Layanan Hukum Administrasi

Fokus utama dari hukum administrasi adalah mengatur cara pemerintah atau badan administratif menjalankan tugas-tugasnya, serta mengawasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan hukum dan berada dalam batas-batas kekuasaan yang ditentukan.

Prinsip-prinsip administrasi publik

Merupakan pedoman bagi para pejabat administrasi dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan.

Prosedur administrasi

Hukum Administrasi mengatur tentang prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh pihak administratif dalam pengambilan keputusan, seperti proses pengaduan, penyelesaian sengketa administratif, dan proses pemberian izin atau lisensi.

Kewenangan administratif

Menentukan batas-batas wewenang pemerintah atau badan administratif, termasuk bagaimana kewenangan tersebut diberikan, digunakan, dan terbatas oleh hukum.

Pengawasan dan tanggung jawab

Hukum Administrasi juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap pemerintah atau badan administratif untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka sesuai dengan hukum dan tidak menyalahi kewenangan.

Perlindungan hak-hak warga negara

Hukum Administrasi memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga administratif.

Sengketa administratif

Hukum Administrasi juga menangani penyelesaian sengketa antara pemerintah atau badan administratif dengan warga negaranya melalui proses hukum atau jalur administratif khusus.

01

Layanan Hukum Perusahaan

layanan hukum

Layanan Hukum Perusahaan

Tujuan utama Hukum Perusahaan adalah menciptakan kerangka hukum yang mengatur pembentukan, pengoperasian, dan pembubaran perusahaan, serta melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan bisnis.

Pendirian perusahaan

Hukum Perusahaan mengatur tentang proses pendirian perusahaan, termasuk persyaratan pembentukan, struktur hukum (seperti apakah itu perusahaan perseorangan, perusahaan patungan, atau perusahaan terbatas), dan persyaratan pendaftaran.

Tata kelola perusahaan

Hukum Perusahaan menetapkan aturan dan tanggung jawab yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dan dikelola. Ini melibatkan hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen eksekutif, dan karyawan.

Hak dan kewajiban pemegang saham

Hukum Perusahaan menyediakan perlindungan hukum untuk pemegang saham perusahaan dengan mengatur hak-hak dan kewajiban mereka, termasuk hak atas dividen, hak untuk memilih dewan direksi, dan hak untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran hukum.

Akuisisi dan penggabungan perusahaan

Hukum Perusahaan mengatur proses akuisisi, penggabungan, dan pengambilalihan perusahaan, termasuk aturan yang berkaitan dengan transaksi saham, likuidasi, dan restrukturisasi.

Hukum kontrak

Hukum Perusahaan mencakup hukum kontrak yang mengatur perjanjian antara perusahaan dan pihak ketiga, termasuk kontrak dagang, kontrak sewa, dan perjanjian lain yang relevan.

Peraturan pasar modal

Hukum Perusahaan juga mencakup peraturan yang mengatur pasar modal, termasuk tentang penawaran saham kepada publik (IPO), pengungkapan informasi, dan kegiatan perdagangan saham.

03

Layanan Hukum Kepailitan

layanan hukum

Layanan Hukum Kepailitan

Tujuan utama Hukum Kepailitan adalah menyediakan kerangka hukum untuk mengatur proses restrukturisasi utang atau likuidasi aset debitor yang menghadapi kesulitan keuangan, serta melindungi hak dan kepentingan para kreditur.

Permohonan kebangkrutan

Hukum Kepailitan menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan atau individu yang mengalami kesulitan keuangan ketika mengajukan kebangkrutan. Prosedur ini termasuk persyaratan pengajuan, pemilihan pengadilan yang berwenang, dan batas waktu untuk memproses permohonan.

Proteksi kreditur

Hukum Kepailitan menyediakan mekanisme untuk melindungi hak para kreditur agar tidak dirugikan lebih lanjut oleh kesulitan keuangan debitor. Hal ini dapat mencakup penghentian sementara dari tuntutan hukum oleh kreditur, sehingga proses restrukturisasi atau likuidasi dapat dilakukan secara adil.

Proses restrukturisasi

Jika memungkinkan, Hukum Kepailitan memberikan peluang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang mereka. Restrukturisasi dapat melibatkan negosiasi dengan para kreditur untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengurangi jumlah utang, atau mengubah ketentuan pembayaran lainnya agar perusahaan dapat mengatasi krisis keuangan.

Proses likuidasi

Jika restrukturisasi tidak memungkinkan atau tidak berhasil, Hukum Kepailitan menyediakan proses likuidasi perusahaan atau likuidasi aset individu yang bangkrut. Dalam proses ini, aset debitor dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban utang kepada para kreditur.

Prioritas pembayaran

Hukum Kepailitan mengatur urutan prioritas pembayaran kepada para kreditur. Beberapa kreditur mungkin memiliki prioritas lebih tinggi, seperti kreditur yang memiliki jaminan atau hipotek atas aset debitor.

Perlindungan terhadap pembayaran pilih

Hukum Kepailitan juga melarang debitor dari melakukan pembayaran pilih atau memberikan perlakuan khusus kepada kreditur tertentu sebelum atau selama proses kebangkrutan.

04

Layanan Hukum Tenaga Kerja

layanan hukum

Layanan Hukum Tenaga Kerja

Tujuan utama Hukum Tenaga Kerja adalah melindungi hak-hak pekerja, memastikan kondisi kerja yang adil dan aman, serta mengatur kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

Kontrak Kerja

Hukum Tenaga Kerja menetapkan persyaratan dan ketentuan yang mengatur hubungan kontrak antara pemberi kerja dan pekerja. Kontrak kerja ini mencakup informasi tentang upah, jam kerja, kewajiban, hak, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan pekerjaan.

Standar Ketenagakerjaan

Hukum Tenaga Kerja menetapkan standar minimum mengenai upah, jam kerja, cuti, izin sakit, dan kondisi kerja lainnya. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan kondisi kerja yang layak.

Pemutusan Hubungan Kerja

Hukum Tenaga Kerja mengatur ketentuan pemutusan hubungan kerja, baik oleh pemberi kerja maupun oleh pekerja. Hal ini melibatkan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti, termasuk membayar hak-hak pekerja yang diberhentikan.

Perundingan Kolektif

Hukum Tenaga Kerja juga mencakup perundingan kolektif antara pemberi kerja dan serikat pekerja atau wakil pekerja lainnya. Perundingan kolektif ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai kondisi kerja, upah, dan hak-hak pekerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Hukum Tenaga Kerja melindungi pekerja dengan menetapkan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ini termasuk pengaturan untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik, kimia, biologis, dan ergonomi.

Perlindungan dari Diskriminasi

Hukum Tenaga Kerja melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, usia, dan faktor lainnya dalam hubungan kerja. Pekerja dilindungi dari perlakuan diskriminatif dan diberikan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja.

02

Layanan Hukum Perdata

layanan hukum

Layanan Hukum Perdata

Fokus utama dari Hukum Perdata adalah mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara individu atau pihak swasta, yang bisa berupa perorangan, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan lain sebagainya. Hukum Perdata berbeda dengan Hukum Pidana yang mengatur tindakan kriminal, dan Hukum Administrasi yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warganya.

Hak Kekayaan

Hukum Perdata mengatur tentang hak milik, hak tanggungan, hak sewa, hak jaminan, dan hak-hak lain yang terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atas properti atau aset.

Hak Keluarga dan Waris

Hukum Perdata mengatur tentang pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, serta aturan perwarisan dan pembagian harta peninggalan.

Hak Perjanjian

Hukum Perdata mencakup hukum kontrak yang mengatur perjanjian antara pihak-pihak swasta, termasuk persyaratan pembentukan kontrak, pelaksanaan, dan penyelesaiannya.

Tanggung Jawab Hukum

Hukum Perdata menetapkan tanggung jawab hukum atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau cedera kepada pihak lain, dan mengatur tentang ganti rugi atau kompensasi.

Kewajiban Hukum

Hukum Perdata juga mengatur tentang kewajiban hukum, yaitu kewajiban seseorang atau entitas swasta untuk mematuhi perjanjian, undang-undang, dan peraturan yang berlaku.

Preskripsi

Hukum Perdata mencakup aturan mengenai preskripsi, yaitu batas waktu yang diatur oleh undang-undang untuk mengajukan tuntutan hukum atau klaim hak atas sesuatu.

03

Layanan Hukum Pidana Umum

layanan hukum

Layanan Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum adalah hukum yang bersifat umum dan mencakup aspek-aspek fundamental yang berlaku untuk hampir semua jenis kejahatan, tanpa memandang jenis atau kategori kejahatan tertentu. Hukum Pidana Umum memberikan kerangka hukum dasar yang mengatur tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan, unsur-unsur kejahatan, serta hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

Unsur-unsur Kejahatan

Hukum Pidana Umum menentukan unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan. Unsur-unsur ini biasanya mencakup unsur kesalahan (culpa), unsur kesengajaan (dolus), dan unsur hasil (hasil tindakan kejahatan yang sebenarnya terjadi).

Asas Legalitas

Hukum Pidana Umum mengikuti asas legalitas, yang berarti bahwa tindakan hanya bisa dianggap sebagai kejahatan jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan. Asas ini juga menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang belum diatur dalam undang-undang saat tindakan itu dilakukan.

Sanksi atau Hukuman

Hukum Pidana Umum menentukan jenis dan tingkat hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Sanksi ini dapat berupa denda, pidana penjara, hukuman mati (di beberapa negara), atau sanksi lain yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Preskripsi

Hukum Pidana Umum juga mengatur tentang preskripsi atau batas waktu untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan. Preskripsi bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan tidak dapat dikejar dalam waktu yang tidak terbatas.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hukum Pidana Umum mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi hak-hak individu dari perlakuan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pihak lain.

Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan pidana diberikan, Hukum Pidana Umum mengatur pelaksanaan putusan dan pemasyarakatan bagi orang yang dihukum. Tujuan dari pelaksanaan putusan adalah untuk menjalankan sanksi yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

04

Layanan Hukum pidana khusus

layanan hukum

Layanan hukum pidana khusus

Hukum Pidana Khusus adalah bagian dari Hukum Pidana yang mengatur tentang jenis-jenis kejahatan tertentu atau kategori pelaku kejahatan tertentu. Berbeda dengan Hukum Pidana Umum yang berlaku secara umum untuk berbagai jenis kejahatan, Hukum Pidana Khusus fokus pada peraturan dan undang-undang yang khusus ditujukan untuk kejahatan tertentu atau kelompok pelaku kejahatan tertentu.

Hukum Narkotika

Mengatur tentang produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika serta menentukan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggaran yang terkait dengan obat-obatan terlarang.

Hukum Lingkungan

Mengatur tentang kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, illegal logging, atau pembuangan limbah berbahaya.

Hukum Keuangan

Mengatur tentang kejahatan dalam bidang keuangan, termasuk tindakan penipuan keuangan, pencucian uang, atau penyelewengan dana perusahaan.

Hukum Korupsi

Mengatur tentang kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau pihak swasta yang menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk keuntungan pribadi.

Hukum Perdagangan Manusia

Mengatur tentang kejahatan perdagangan manusia, termasuk perdagangan orang, perdagangan anak, dan perdagangan buruh.

Hukum Pidana Militer

Mengatur tentang kejahatan yang terjadi dalam lingkungan militer, termasuk pelanggaran disiplin militer dan kejahatan perang.

Hukum Pidana Anak

Mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan sanksi khusus yang diberlakukan terhadap mereka.

08

Mediator Conciliator

layanan hukum

Layanan Mediator Conciliator

Layanan mediator dan conciliator adalah layanan yang disediakan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa untuk mencapai penyelesaian yang baik dan saling menguntungkan. Peran mediator dan conciliator melibatkan upaya memfasilitasi komunikasi, mendorong dialog terbuka, dan membantu pihak-pihak menemukan solusi bersama. Layanan ini biasanya disediakan oleh individu atau organisasi yang memiliki pelatihan khusus dalam penyelesaian konflik dan negosiasi.

Mediasi dan Konsiliasi

Mediator dan conciliator akan memimpin pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Mereka akan membantu memfasilitasi negosiasi, mengidentifikasi kepentingan, dan mengarahkan diskusi menuju penyelesaian.

Penilaian dan Rekomendasi

Dalam beberapa kasus, conciliator kami akan memberikan penilaian atau rekomendasi tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun rekomendasi ini bersifat non-paksaan, pihak-pihak mungkin mempertimbangkannya dalam proses pengambilan keputusan.

Penyusunan Perjanjian

Mediator dan conciliator kami membantu pihak-pihak untuk merumuskan perjanjian atau kesepakatan tertulis yang menggambarkan solusi yang telah sama-sama capai. Ini membantu menghindari kerancuan di masa depan dan memberikan panduan yang jelas untuk semua pihak yang terlibat.

Sesi Kelompok dan Individu

Layanan ini melibatkan pertemuan di antara beberapa pihak yang bersengketa atau bahkan sesi individual dengan setiap pihak untuk memahami lebih dalam mengenai kepentingan dan kebutuhan hukum yang sesuai.

Pelatihan dan Konsultasi

Mediator dan conciliator juga dapat memberikan pelatihan dalam keterampilan berkomunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik kepada individu atau kelompok.

Konflik di Tempat Kerja

Layanan ini juga bisa disediakan dalam konteks organisasi atau tempat kerja untuk membantu mengatasi konflik antara rekan kerja atau antara rekan kerja dan manajemen.

10

Likuidator

layanan hukum

Layanan Likuidator

Layanan Likuidator adalah layanan yang terkait dengan proses likuidasi suatu perusahaan atau entitas bisnis. Likuidasi adalah proses formal di mana aset perusahaan dijual atau diubah menjadi uang tunai untuk membayar kewajiban yang ada. Ini umumnya terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau jika entitas tersebut memutuskan untuk mengakhiri operasinya.

Penilaian Aset dan Kewajiban

Likuidator akan melakukan penilaian terhadap semua aset dan kewajiban perusahaan. Ini melibatkan mengidentifikasi semua aset yang dimiliki perusahaan, seperti properti, perlengkapan, dan piutang, serta semua kewajiban, seperti utang kepada kreditor, gaji karyawan, dan kewajiban lainnya.

Penjualan Aset

Salah satu langkah utama dalam likuidasi adalah penjualan aset. Likuidator akan mengatur penjualan aset melalui berbagai cara, seperti lelang, penjualan langsung, atau penjualan aktiva kepada pihak ketiga.

Pembayaran Kewajiban

Setelah aset dijual, hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kewajiban yang ada. Kewajiban akan diprioritaskan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kreditor akan dibayar sesuai dengan urutan prioritas.

Pemberitahuan Kepada Pihak Terkait

Likuidator akan memberi tahu semua pihak terkait, termasuk karyawan, kreditor, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan, tentang proses likuidasi dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi mereka.

Penutupan Hukum dan Administratif

Likuidator akan mengurus semua aspek hukum dan administratif terkait dengan penutupan perusahaan. Ini melibatkan pembatalan izin, pemberhentian kontrak, dan pemenuhan persyaratan hukum lainnya.

Penyelesaian Sengketa

Dalam beberapa kasus, proses likuidasi dapat melibatkan sengketa dengan pihak ketiga. Likuidator dapat membantu menyelesaikan sengketa ini dengan mengadakan negosiasi atau mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

06

Layanan Passport, Visa, KITAS dan KITAP Service

layanan hukum

Layanan Passport, Visa, KITAS dan KITAP Service

Layanan Passport, Visa, KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) adalah layanan yang terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perjalanan dan tinggal di negara tertentu.

Passport (Paspor)

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya untuk memfasilitasi perjalanan internasional. Paspor mengidentifikasi pemiliknya dan memberikan izin untuk memasuki negara-negara lain. Layanan paspor mencakup pengajuan, pemrosesan, dan pengiriman paspor kepada pemohon.

Visa (Visa)

Visa adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah negara tertentu kepada warga negara asing untuk memasuki dan tinggal dalam batas waktu tertentu. Visa biasanya diperlukan jika seseorang ingin masuk ke negara yang memerlukan izin sebelum kedatangan. Layanan visa mencakup pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan visa kepada warga negara asing.

KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)

KITAS adalah kartu izin tinggal terbatas yang diberikan kepada warga negara asing yang ingin tinggal sementara di Indonesia. Ini memberikan izin tinggal selama periode tertentu dan biasanya terkait dengan alasan seperti pekerjaan, studi, atau investasi. Layanan KITAS mencakup pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan KITAS.

KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap)

KITAP adalah kartu izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang ingin tinggal secara permanen di Indonesia. Ini diberikan setelah seorang warga negara asing telah tinggal dengan KITAS untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu. Layanan KITAP mencakup pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan KITAP.

Layanan Passport, Visa, KITAS, dan KITAP Service melibatkan pengajuan dokumen, pemeriksaan, pemrosesan administratif, dan interaksi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang. Dalam banyak kasus, agen perjalanan atau konsultan hukum yang spesialis dalam urusan imigrasi dapat membantu individu atau perusahaan dalam memproses dokumen-dokumen ini dengan benar dan efisien sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di negara tertentu.

JANGAN MENUNGGU KASUS ANDA BERLARUT-LARUT

Hubungi Law Firm Mr. B & Partners Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Tim Pengacara Berpengalaman Kami Akan Siap Membantu Masalah Hukum Anda

ABI

Advocat Bangsa Indonesia

Law Firm Mr. B & Partners

Melindungi hak-hak asasi klien dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban ketidakadilan atau diskriminasi. Law Firm Mr. B & Partners membantu klien dalam memahami hak-hak dan kewajiban mereka, memberikan nasihat hukum, serta membantu dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh klien.

Scroll to Top